Edy Sedyawati: Perlu Kementerian Kebudayaan

[JAKARTA] Persoalan kebudayaan di Indonesia cukup kompleks. Ada banyak hal yang harus dikelola. Kebudayaan tidak sekadar urusan mencatat, tapi ada juga upaya untuk melindungi, mengembangkan, serta melestarikannya secara konsisten dari generasi ke generasi. Karena posisinya yang membutuhkan banyak koordinasi lintas sektoral maka level menteri akan lebih efektif, daripada pejabat setingkat eselon satu yang mengurusi kebudayaan.

Hal tersebut dikatakan mantan Direktur Jenderal Kebudayaan, Edy Sedyawati kepada SP di Jakarta, Senin (14/9), menanggapi perlu tidaknya departemen kebudayaan berdiri sendiri dalam kabinet SBY mendatang.

"Jadi, urusan kebudayaan itu membutuhkan suatu koordinasi lintas sektor yang macam-macam. Paling tidak, kebudayaan dengan pendidikan, informasi, industri, dan hukum. Belum lagi kalau budaya nasional mau dipromosikan ke luar negeri itu, membutuhkan kerja sama dengan departemen luar negeri. Jadi perlu ditingkatkan pada level menteri," ujarnya.

Menurut dia, dalam membangun 'kerukunan' budaya lintas suku bangsa, dibutuhkan pemahaman yang sama dalam pemerintahan di semua level. Karena itu, diharapkan, pemerintahan mendatang menaruh perhatian serius dalam mengurus kebudayaan.

Disinggung jika kebudayaan dikembalikan ke Departemen Pendidikan Nasional, menurut Edy tidak menjadi masalah. "Itu akan lebih baik, ketimbang digabung seperti sekarang ini, dalam Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Karena baik budaya dan pendidikan, sama-sama mengisi dari karakter bangsa dan jati diri bangsa. Tapi perlu diingat, amanat dari satu Kongres Kebudayaan ke Kongres Kebudayaan lainnya, sebenarnya sudah menganjurkan agar kebudayaan mempunyai kementerian sendiri," katanya.

Dia melanjutkan, alasan merampingkan anggaran bukan alasan yang tepat untuk meniadakan kementerian kebudayaan. Dengan anggaran yang ada seperti sekarang ini, penanganan kebudayaan tetap bisa berjalan. "Masalahnya sekarang ini, adalah masalah kewenangan, bukan pada anggaran," tandasnya.

Mengenai figur calon menteri kebudayaan, dia menyebutkan bahwa orang tersebut harus paham dan pengalaman tentang kesenian, sejarah, purbakala, nilai budaya, dan permuseuman. [M-17]

(Suara Pembaruan, Kamis, 17 September 2009)

Arkeolog: Sangat banyak Situs Islam belum Tergali

JAKARTA--Bumi Nusantara ini ternyata memiliki banyak sekali situs-situs peninggalan atau sejarah ke-Islaman. Dari situs-situs inilah sebenarnya bisa terus digali pengetahuan sejarah bagaimana masuknya agama Islam ke Indonesia dan bagaimana perkembangan Islam hingga saat ini. ''masih sangat banyak situs-situs peninggalan sejarah Islam di Indonesia ini yang belum tergali,'' tandas Arkeolog, Uka Tjandrasasmita dalam seminar peluncuran bukunya bertajuk 'Arkeologi Islam nusantara, 80 tahun Perjalanan Uka Tjandrasasmita di Jakarta, Kamis (8/10).

Padahal dari situs-situs ini, menurut Uka, akan banyak diketahui bagaimana sejarah masuknya agama Islam di Indonesia sekaligus perkembangannya dari masa-ke masa di setiap wilayah di seluruh Indonesia. ''Sayangnya, tenaga arkeolog ini kan sangat terbatas. Pemerintah pun terus berupaya menggali situs-situs ini dengan segala keterbatasannya,'' tutur Uka yang sekaligus merayakan Ulang tahunnya yang ke-80.

Diakui Uka, dari situ-situs sejarah ke-islaman yang sampai saat ini telah ditemukan dan digali, tentunya tidak semata-mata dipelajari bangunan situs secara fisik saja. ''Yang terpenting adalah dari bangunan-bangunan situs tadi kita bisa mempelajari bagaimana kehidupanm ekonomi masyarakat Islam di sekitar wilayah situs itu ditemukan pada zamannya. Bagaimana kehidupan sosial kemasyarakatan mereka dan termasuk bagaimana kehidupan keagamaannya,'' ucap Uka.

Sementara di sisi lain, menurut Uka, sangat sedikit sekali minat calon mahasiswa untuk mempelajari ilmu arkeologi ini. ''Kalau sekarang sudah agak banyak. setiap angkatan bisa 20 hingga 30 orang. Kalau jaman saya dulu, sekitar tahun 60-an, sangat sedikit sekali. Misalnya dari 15 mahasiswa, paling cuma satu yang lulus,'' tandasnya. osa/taq

(Republika, Kamis, 08 Oktober 2009)